Sekali Lagi Tentang Desentralisasi Pendidikan

Tidak dapat dimungkiri bahwa desentralisasi pendidikan di tingkat kabupaten/kota, lebih banyak mudarat tinimbang manfaatnya. Dinamika politik di daerah sangat serius mempengaruhi sistem pendidikan di daerah. Sistem jenjang karier yang proporsional dan profesional nyaris tidak berjalan dengan baik dan benar. Bahkan cenderung memunculkan faksi-faksi akibat dukung mendukung partai politik yang potensial menimbulkan konflik. Akibatnya, terjadilah perlambatan bahkan kemunduran kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat hendaknya serius mengevaluasi desentralisasi pendidikan di kota/kabupaten. Kewenangan dalam bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota disinyalir menjadi penghambat kemajuan pendidikan nasional, karena dipengaruhi dinamika politik daerah.

Hal senada disampaikan pengamat pendidikan, HAR Tilaar yang mengatakan bahwa, jika desentralisasi pendidikan tetap menjadi pilihan, sebaiknya ada perubahan untuk memberikannya di tingkat provinsi saja. Hal ini agar pemerintah pusat memiliki cukup kendali untuk memastikan pemerintah daerah juga memiliki komitmen yang sama untuk memajukan pendidikan nasional (kompas.com, 9/8 2012). Dengan kata lain desentralisasi pendidikan di kabupaten/kota sangat layak dikaji ulang. Tilaar menyimpulkan bahwa, desentralisasi pendidikan di Indonesia hingga tingkat kota/kabupaten terlalu cepat. Sementara itu tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, sehingga belum siap menjalankannya. Di lain pihak, pendidikan di daerah saat ini lebih dikendalikan politik praktis atau kekuatan politik. Pendidikan yang diserahkan kepada wali kota/bupati membuat wajah pendidikan karut-marut.

Dalam konteks inilah, maka kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah pusat menjadi ujung tombak perubahan kearah perbaikan. Terlalu lama membiarkan masalah berlarut-larut, berpotensi menimbulkan sikap apatis dan antipati pihak-pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan. Dunia pendidikan seharusnya bebas dari pengaruh dan kepentingan politik. Dunia pendidikan adalah dunia idealisme. Sedangkan dunia politik adalah dunia pragmatisme. Jika dunia pendidikan sudah dicemari kepentingan politik, maka lambat tapi pasti akan muncul generasi-genarasi pragmatis dan opurtunis. Jadi, segera lakukan kajian terhadap desentralisasi pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Semoga. (Gede Putra Adnyana)

Lihat juga di sini: http://edukasi.kompasiana.com/2012/08/09/sekali-lagi-tentang-desentralisasi-pendidikan/

Artikel Terkait: